Soal Usul Nama Provinsi Jawa Barat Diganti, Dedi Mulyadi Sebut Infrastruktur dan Stunting Lebih Mendesak
Gagasan mengenai pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda atau Tatar Sunda kembali mengemuka dari kalangan akademisi dan pegiat budaya. Menanggapi wacana yang hangat diperbincangkan publik tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk tetap memprioritaskan pembenahan sektor-sektor mendesak ketimbang mengurus perubahan simbolis.
Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa pengubahan nama wilayah bukanlah agenda prioritas saat ini. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memilih memusatkan energi pada percepatan pembangunan fasilitas jalan hingga ke pelosok desa, penanganan masalah tengkes (stunting), serta peningkatan taraf pendidikan warga.
Sejumlah warga menilai pergantian nama belum menjadi kebutuhan mendesak. Masyarakat berharap pemerintah daerah lebih memprioritaskan penyelesaian persoalan nyata di lapangan, seperti pengawasan jaminan ketenagakerjaan bagi para pekerja lokal.
Pakar kebijakan dari Universitas Padjadjaran, Yogi Suprayogi, mengingatkan pentingnya mengkaji aspek kemanfaatan, konsekuensi ekonomi, hingga dinamika keragaman budaya. Mengingat masyarakat Jawa Barat sangat majemuk—terdiri dari etnis Sunda, Betawi, Cirebon, hingga Indramayu—kebijakan yang bersinggungan dengan identitas etnis dikhawatirkan dapat memicu sentimen kedaerahan jika tidak diakomodasi dengan matang.
Dikutip dari CNN Indonesia.
