Presiden Prabowo Subianto meluapkan kegeramannya terhadap praktik manipulasi harga ekspor kelapa sawit (CPO). Ia menilai permainan harga ini merugikan dan merusak potensi penerimaan negara.
Selama ini minyak sawit dari Indonesia secara resmi dijual seharga Rp14.000–Rp15.000 per kilogram. Namun, setibanya di Rotterdam, Eropa, harga jualnya membengkak menjadi Rp27.000 per kilogram.
Selisih harga hingga 50 persen tersebut memicu kebocoran devisa hasil ekspor nasional. Praktik penyesuaian nilai kontrak di tengah jalan dinilai melanggar hukum dan merugikan kekayaan negara.
Pemerintah menerapkan kebijakan ekspor sumber daya alam satu pintu melalui PTDSI di bawah konsorsium Danantara. Implementasi penuh skema ekspor ini ditargetkan berjalan mulai 1 September 2026.
Hanya dalam tempo 1,5 bulan beroperasi, PTDSI berhasil mengelola devisa hasil ekspor lebih dari 10,5 miliar dolar AS. Kehadiran PTDSI mampu memangkas celah perbedaan harga internasional yang sebelumnya mencapai 45 persen.
Presiden Prabowo menegaskan tidak akan pandang bulu terhadap pengusaha yang tidak patuh hukum. Pemerintah tidak ragu mencabut izin operasional perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran.
Dikutip dari MerdekaDotCom.
