DPR RI bersama Istana menggelar rapat koordinasi untuk mematangkan draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang Ojek Online (Ojol). Langkah ini dilakukan guna menindaklanjuti berbagai masukan dari Koalisi Ojol Nasional.
Proses penyusunan Perpres kini memasuki tahap akhir penyempurnaan. Pemerintah dan DPR menyepakati jadwal satu kali pertemuan lagi bersama asosiasi pengemudi untuk proses finalisasi.
Salah satu fokus utama yang dievaluasi adalah skema pembagian tarif ojol di lapangan. Berdasarkan instruksi Presiden, skema bagi hasil yang diterapkan menetapkan porsi 92 persen bagi pengemudi.
Meskipun ketentuan tersebut mulai berjalan sejak 1 Juli, penerapan di lapangan dinilai masih memerlukan penertiban kedisiplinan dari sejumlah aplikator. Masukan dan temuan di lapangan ini dijadikan bahan evaluasi guna menyempurnakan isi Perpres.
Proses finalisasi regulasi ini ditargetkan rampung pada minggu depan. Kehadiran Perpres diharapkan dapat memberikan payung hukum yang lebih kuat serta kepastian tarif bagi para pengemudi ojol.
Dikutip dari MerdekaDotCom.
